Ramai-Ramai Tolak Vaksin Covid-19 Berbayar!

0
54
Vaksin Covid-19 (Foto : Freepik)

Petapolitik – Rencana pemerintah membuka opsi vaksin Covid-19 berbayar ditolak oleh sejumlah kalangan. Penolakan disampaikan epidemiolog atau ahli kesehatan, serta dari publik figur alias artis.

Salah seorang artis yang menyampaikan penolakannya secara terbuka ialah Darius Sinathrya. Melalui akun Twitternya, Darius menyampaikan keberatannya kepada Presiden Joko Widodo dengan mention akun Twitter @jokowi.

“Pak @jokowi mohon dipertimbangkan ulang program vaksin berbayar untuk rakyat. Dasar alasan apapun enggak masuk pak,” kicau Darius dilansir dari RMOL.id, Senin (12/7/2021).

Tak cuma itu, Darius menilai alasan pemerintah membuat opsi vaksin berbayar, yang disebut oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sebagai langkah percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi, tidak masuk akal.

“Kalaupun mau disalurkan lebih luas, agar vaksinasi lebih cepat, seharusnya tetap gratis, atas nama kesehatan dan kemanusiaan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, epidemiolog asal Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyampaikan penolakannya kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan juga Presiden Joko Widodo,

Menurutnya, opsi vaksin berbayar atau disebut sebagai program Vaksin Gotong Royong Individu, bertolak belakang dengan komitmen awal pemerintah. Sehingga ia meminta hal itu dihapuskan.

“Opsi tersebut tidak perlu ada. Saya percaya hati nurani pak @BudiGSadikin untuk punya keberanian untuk menghapus konsep vaksin berbayar karena tidak sesuai konstitusi dan UU Karantina,” kicau Pandu sesaat lalu.

“Juga pak @jokowi agar menepati janji bahwa vaksin harus gratis,” pungkasnya.

Sementara bagi ekonom senior Faisal Basri, sejak awal skenario vaksin berbayar keuntungannya memang sangat menggiurkan.

“Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp 100 ribu per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun,” kata Faisal Basri di akun Twitternya, Senin (12/7).

Saking menggiurkannya keuntungan vaksin mandiri tersebut, Faisal Basri menganggap vaksin gotong royong tak ubahnya praktik rente. “Makanya ada vaksin ‘gotong royong’ (lebih tepat vaksin rente),” sambung Faisal Basri.

Skenario vaksin berbayar tersebut sudah ia cermati sejak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I.

Pada November 2020 lalu, Budi Gunadi mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan yang saat itu dipimpin Terawan Agus Putranto untuk mengadakan dan mendistribusikan sekitar 172,61 juta dosis vaksin corona melalui skema vaksin mandiri.

Saat itu, Kementerian BUMN diberi tugas menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada kelompok penerima masyarakat dan pelaku ekonomi tergolong mampu sebanyak 74,04 juta orang.

Dari jumlah inilah, didapati kemungkinan keuntungan yang didapat bila vaksin berbayar benar-benar dilaksanakan pemerintah. “Vaksinnya sudah kadung dipesan. Pak Budi Gunadi pasti tahu itu,” tutup Faisal Basri.

Dan saat ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda vaksin individu berbayar yang digawangi perusahaan BUMN, PT Kimia Farma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here