Sat, 14 April 2012

PetaPolitik.Com – Ribuan buruh Suzuki Indomobil motor dan Indomobil sales yang berada di Jakarta (Cakung dan Pulu gadung dan Mt Haryono) dan Bekasi(Tambun)  terus menerus melakukan aksi mogok kerja secara berkala sejak bulan Februari menuntut kenaikan upah. Hal ini mendorong dua anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka dan Arif Winardi mendatangi ribuan buruh Suzuki yang berada di Tambun Bekasi.

“Saya menghimbau kepada kalian untuk tidak melakukan mogok kerja. Bekerja seperti seprti biasa dan tunjukan kepada perusahaan ini bahwa kalian bisa bekerja dengan baik” tutur Rieke, kemarin, Jumat Malam (13/4)

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan dirinya akan berusaha semaksimalkan mungkin untuk membantu nasib para buruh suzuki tersebut.Rieke pun langsung menghubungi Staf Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk terjun langsung menangani persoalan buruh

Namun demikian, bila semua cara dilakukan dan pihak perusahaan tetap tidak ada iktikad baik Rieke pun  meminta buruh untuk bersikap tegas untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini sudah dibenarkan oleh keputusan Mahkamah Agung

“Tapi bila tidak ada iktikad baik dari perusahaan maka mogoklah kalian, karena itu adalah hak kalian apalagi Keputusan Mahkah Agung sudah jelas-jelas memihak kalian.Kita tunjukkan bahwa kita mampu berdiri diatas kaki sendiri” terangnya

Senada dengan Rieke, anggota DPR lainnya, Arif Winardi meminta buruh tidak melakukan tindakan yang berlebihan walau aksi mereka dilindungi hukum”kita akan maksimalkan musyawarah untuk mencari jalan keluar persoalan ini,”tuturnya

Politisi PKS ini mengatakan dirinya akan mempertemukan buruh dengan perusahaan agar ada penyelesaian terbaik untuk persoalan yang dihadapi buruh” bila mereka tetap bandel maka kita panggil paksa perusahaan ini untuk datang ke DPR dan bertanggung jawab” tegasnya

Sementara itu, Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT.Suzuki Indomobil Motor dan PT.Suzuki Indomobil Sales, Nana Mulyana mengatakan Permasalahan diperusahaannya bermula dari Kenaikan Upah tahun 2009 yang sudah menjadi Putusan PHI dan bahkan Putusan Mahkamah Agung belum juga di laksanakan oleh pengusaha tidak dilaksanakan

“Pelaksanaan pembayaran atas Rapelan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2010-2012, yang sudah disepakati antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja serta di kuatkan oleh Surat Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI juga tidak dilaksanakan oleh Pengusaha” terangnya

Tidak hanya itu, perusahan Suzuki ini  mengeluarkan aturan jam kerja secara sepihak yaitu adanya penambahan jumlah jam kerja di awal masuk kerja shift sebanyak 15 menit setiap harinya (dalam kurun waktu +/- selama 18 bulan), yang di lakukan di lokasi 3 factory (Plant Tambun 1, Plant Tambun 2, dan Plant Cakung)

” Hal ini diperparah dengan Perundingan/pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode tahun 2012-2014 dari bulan oktober 2011 sampai dengan saat ini belum menghasilkan hasil apapun”cetusnya

Bahkan dalam persengketaan ini, Nana mengatakan ada upaya Intervensi Asing, yaitu Mr.Shinobu Suzuki (sebagai pimpinan HRD) yang selalu terlibat dan mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di PT.SIM dan PT.SIS

” Harga mati buat kami adalah, Kenaikan Upah tahun 2012 yang sudah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan formula. Kenaikan Upah tahun 2012 sama dengan upah tahun 2011 ditambah selisih kenaikan UMK (Rp435.000) ditambah Inflasi 3,97% plus Penilaian Prestasi 3%, itu harus dipenuhi perusahaan ini” pungkasnya.[ding/lur]

Berita Terkait :

  1. Rieke: PKS dan Golkar Harus Konsisten Soal BBM
  2. Rieke Desak Pengesahan UU BPJS
  3. Rieke ‘Oneng” Daftar Jadi Balon Gubernur Jabar

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment