Wed, 16 May 2012

PetaPolitik.Com – Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menilai presidential threshold guna mengajukan calon Presiden pada pemilu mendatang tidak sesuai dengan konsitusi.

Dalam Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 disebutkan: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Ahmad seharusnya cara berpikir soal pencalonan presiden harus sesuai dngan sistem presidensial karenanya soal ambang batas presiden seharusnya dihapus.

“Itu kan cara berpikir parlementer. Sedangkan sistem kita kan presidensial, hapus saja. Kalau nanti dibahas, kita juga akan menolak,” tegasnya.

Jika akhirnya ambang batas dihapus maka partai-partai yang lolos parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2014 bisa mengajukan capresnya masing-masing.

Sementara itu Sekjen PKS, Anis Matta menyamaikan hal senada mendukung perubahan ambang batas pencalonan Presiden. Dengan begitu, PKS mendukung aspirasi Partai Hati Nurani Rakyat dimana presidential threshold disamakan dengan parliamentary threshold.

“Kami akan mendorong agar ambang batas itu disamakan dengan parliamentary threshold,” ujar Anis di komprek DPR RI, Jakarta, Rabu (16/5).

“Jadi setiap partai yang lolos PT berhak mencalonkan (presiden),” tambahnya.

Anis menambahkan bahwa dengan menyamakan ambang batas presiden dengan PT maka semua partai termasuk partai menengah memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon presidennya dimana nantinya bisa berimbas pada penyederhanakan pembentukan koalisi.

Pendapat berbeda disampaikan oleh kubu Demokrat, melalui Wasekjennya Saan Mustopa partai yang digagas Presiden SBY ini lebih setuju jika ambang batas presiden ditetapkan antara 15 hingga 20 persen.

Sekedar informasi bahwa Rencana Perubahan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres saat ini masih dibahas di tingkat tenaga ahli Badan Legislasi (Baleg).[Sak]

Berita Terkait :

  1. Wiranto Bicara Soal Pilpres 2014 dan Parliamentary Threshold
  2. PPP: Parliamentary Threshold Idealnya Nol Persen
  3. Soal Parliamentary Threshold Diperlukan Keputusan Politik

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment