Tue, 15 July 2014

Petapolitik.com – Politisi PDI Perjuangan di parlemen mengaku gerah dengan 6 fraksi pendukung Undang-undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) yang belum lama ini disahkan. Sebagai pemenang pilpres 2014, PDIP merasa dipecundangi oleh undang-undang tersebut.

“Penetapan Ketua DPR RI yang mereka putuskan itu benar-benar tidak adil, semangatnya jauh dari musyawarah untuk mufakat dan cenderung liberal,” kata anggota DPR RI Fraksi PDIP, Imam Suroso di Jakarta, Senin (14/7).

Imam mengatakan Ketua DPR dari partai pemenang pemilu sudah merupakan tradisi. Bagi PDIP MD3 dirasakan tidak adil, jauh dari musyawarah untuk mufakat dan cenderung liberal.

Dalam rapat paripurna DPR RI pekan lalu tentang pengesahan RUU Perubahan UU No 27 tahun 2009 tentang MD3.  Fraksi PDIP bersama Fraksi PKB dan Fraksi Hanura terpaksa meninggalkan ruang rapat setelah Fraksi Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat ,PKS, PAN dan PPP kompak mendukung perubahan penetapan Ketua DPR tersebut.

Pada pasal 84 RUU perubahan UU MD 3 itu, ke 6 fraksi memilih alternatif ke 3, yaitu pasal 2 yang berbunyi Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

“Pasal ini bertolak belakang dengan alternatif 1 pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 yang menyebutkan, pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR,” kata Imam. [Ak]

Berita Terkait :

  1. Tidak Adil, Kubu Prabowo-Hatta Laporkan Bawaslu
  2. PDIP Minta Dahlan Iskan Tidak Tebang Pilih
  3. Capres PDIP Menunggu Hasil Pemilihan Legislatif

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment