Wed, 16 May 2012

PetaPolitik.Com – Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Viva Yoga Mauladi mendorong agar Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden(Pilpres) direvisi.

Tujuannya agar pelaksanaan pilpres 2014 terjadi penyempurnaan aturan sehingga akan semakin berkualitas dan dari sisi substansi proses berdemokrasi dapat berjalan secara sehat dan kuat.

“Saya mengusulkan pasal 9 UU Pilpres direvisi,” kata Viva di Jakarta, Rabu (16/5).

Viva mengatakan, apabila aturan tersebut dilakukan revisi, maka tidak lagi menerapkan presidential threshold seperti pilpres 2009, di mana pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Lebih jauh Viva menambahkan pasal itu diganti sehingga menjadi pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ambang batas Perolehan suara sekurang-kurangnya 3.5 persen dari jumlah suara sah secara nasional.

‎”Jadi partai politik peserta pemilu 2014 yang lolos dan memperoleh kursi DPR RI dapat mencalonkan pasangan capres/ cawapres tanpa dibatasi oleh threshold,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR ini menjelaskan perubahan atas Undang-undang pilpres akan membuka peluang bagi munculnya banyak capres. Karena, menurutnya, semakin banyak calon akan semakin memberi peluang rakyat menentukan pilihan terbaiknya.

“Janganlah menganggap rakyat belum siap atau bodoh. Rakyat itu sudah semakin cerdas dan mandiri. Justru para elit politiklah yang tidak siap dalam mengantisipasi perubahan sosial politik, tetapi menyalahkan dan mengkambing-hitamkan rakyat.” jelasnya.

Hal ini lanjut Viva untuk memberi jawaban bahwa partai politik bukanlah lembaga penghambat regenerasi kepemimpinan bangsa. Sehingga menghilangkan kompetisi demokrasi secara sehat.

Selain itu, dapat mendidik kesadaran politik rakyat bahwa munculnya banyak alternatif calon akan semakin meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan dapat menciptakan kuatnya kelembagaan demokrasi di Indonesia.

“Jangan ada tuduhan bahwa parpol telah menghegemoni proses berdemokrasi sehingga menghilangkan partisipasi rakyat dan kekuatan civil society. Parpol harus menampilkan diri sebagai pengawal demokrasi yang sehat dengan memberikan banyak alternatif terhadap capres yang muncul,” pungkasnya.[tb/lur]

Berita Terkait :

  1. Lima Alasan Parpol Bikin Poros Tengah
  2. Menhan Minta TNI Waspada Jelang Pilpres 2014
  3. Wiranto Bicara Soal Pilpres 2014 dan Parliamentary Threshold

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment