Sun, 20 July 2014

Petapolitik.com – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf berpendapat upaya kubu Prabowo-Hatta mengusulkan penundaan penetapan rekapitulasi nasional pilpres dan walk out dalam rapat pleno KPUD DKI Jakarta memunculkan kesan negatif, tidak siap kalah dan tidak legowo.

“Setiap tahapan ada mekanismenya. Jika melihat ada kecurangan hendaknya menempuh jalur hukum, bisa dalam pidana pemilu atau jalur sengeketa pemilu, Kalau minta ditunda,ada juga walk out, kesannya jadi tidak legowo, tidak siap kalah dalam berkompetisi,” kata Asep seperti yang dilansir dari Detik, Minggu (20/7).

Asep menambahkan, beberappun selisih suara yang didapat, sekalipun tipis tidak tepat jika mengusulkan penundaan karena bisa berujung pada tertundanya tahapan pilpres.

“Toh kalau memang tidak puas dengan keputusan KPU, bisa ajukan gugatan ke MK,” tuturnya.[De/Pol]

Berita Terkait :

  1. Demokrat Siap Menjadi Oposisi
  2. Penegak Hukum tak Taat Hukum Dapat Dihukum Berat
  3. Generasi Muda PDIP Usul Deklarasi Jokowi di Bandung

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment