Mon, 31 October 2011

PetaPolitik.com – Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan telah diundangkan dan lembaga OJK akan efektif mulai berlaku tahun 2013.

Kelengkapan infrastruktur dan sumber daya manusia sedang dalam proses penyusunan oleh Kementerian Aparatur Negara, sementara itu fungsi pengawasan perbankan dan lembaga keuangan yang dulunya ada dalam kewenangan Bank Indonesia, juga berada dalam proses pemindahan ke lembaga otoritas jasa keuangan yang legitimasi hukumnya telah disahkan seiring berlakunya undang-undang OJK.

Kebutuhan akan lembaga pengawas keuangan yang lebih kuat semakin mendesak seiring bermunculannya produk-produk dan layanan jasa keuangan yang semakin mutakhir dan canggih. Banyak kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa konsumen saat ini terancam oleh macam-macam penipuan dan investasi beresiko yang ditawarkan produk-produk layanan finansial.

Masih hangat kasus pembobolan rekening nasabah “high class” yang dilakukan oleh Inong Melinda atau dikenal sebagai Melinda Dee, yang berprofesi sebagai broker layanan private banking. Kasus itu hanyalah contoh sedikit dari banyak kasus yang terjadi dalam kurun sekarang ini. Kasus asuransi Bakrie Life yang gagal membayar nasabahnya, Kasus PT Elnusa yang kebobolan di Bank Mega, dan yang terutama adalah kasus Bank Century yang memicu geger besar di DPR, adalah catatan sejarah yang mengiringi kiprah  lembaga Otoritas Jasa Keuangan ke depan.

Krisis Moneter 1997/1998 atau krisis keuangan Asia, adalah landasan sejarah yang mendorong terbentuknya otoritas jasa keuangan yang lebih kuat mekanisme pengawasannya daripada yang selama ini difungsikan oleh Bank Indonesia.  Otoritas Jasa keuangan ini yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua lembaga keuangan yang meliputi, perbankan, brokerage, asuransi, dana pensiun, kredit mikro, hingga pialang investasi dan masih banyak lagi yang akan berkembang.

Otoritas Jasa Keuangan harus berperan dalam melindungi konsumen terhadap segala macam resiko yang ada dalam sistem keuangan. Peran itu bisa dilakukan dengan membekukan izin lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran, melakukan investigasi finansial yang menyeluruh dan melaporkannya terhadap aparat hukum, dan yang lebih penting lagi adalah memberikan informasi dan pendidikan terhadap masyarakat tentang produk-produk finansial dan berbagai macam karakter dan bentuknya.

Berikut adalah kewenangan lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen.

  • Memberikan informasi dan pendidikan tentang produk-produk maupun layanan finansial/keuangan, dalam segala bentuknya.
  • Memerintahkan lembaga keuangan tertentu untuk menghentikan operasinya jika berpotensi merugikan konsumen
  • Berperan melakukan berbagai tindakan lain yang dibutuhkan berdasarkan perundang-undangan sektor finansial yang berlaku
  • Berperan sebagai media pusat yang menerima klaim konsumen dan membentuk mekanisme klaim konsumen jika dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu.
  • Fasilitator bagi klaim konsumen berdasarkan undang-undang
  • Memerintahkan lembaga keuangan tertentu untuk menyelesaikan persoalan klaim konsumen
  • Memberikan payung hukum untuk rekoveri aset dan kerugian yang dialami konsumen dari layanan finansial tertentu yang melakukan pelanggaran hukum
  • Membuat aturan-aturan lebih khusus untuk perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang  OJK.[Djio]

Berita Terkait :

  1. Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan, Siap Ditandatangani
  2. Tiga Besar “Macet” Legislasi DPR
  3. KPK Dalami Temuan Pinjaman Robert Tantular

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment