Mon, 3 December 2012

PetaPolitik.Com – Dalam kepemimpinan yang baru di DKI Jakarta, pasangan Jokowi-Ahok menjadikan transparansi sebagai salah satu ujung tombak reformasi birokrasi dan obat penyakit KKN.

Tetapi, ada aturan yang menjadi tembok penghalang bagi agenda transparansi ini yaitu Keputusan Gubernur no 1971 tahun 2011 tentang Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Gubernur sebelumnya. Lucunya file dari Kepgub 1971 sampai 30/11/2012 (jam 5.30 pagi) masih belum bisa diakses di website pemprov DKI.

Menurut Kepgub tersebut informasi yang dirahasiakan mencakup surat pertanggungjawaban keuangan, tiket, kwitansi, bukti pembayaran, dokumen lelang, kontrak, atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pengadaan barang dan jasa.

Dengan adanya aturan ini tidaklah aneh jika dalam periode Maret-November 2012 ada 241 Sengketa Informasi (Sumber: Komisi Informasi Jakarta) yang disebabkan oleh rendahnya respon pemerintah daerah DKI (baik di tingkat provinsi maupun dibawahnya dan juga DPRD) terhadap permintaaan informasi dari masyarakat. [Klik Disini: LINK DAFTAR SENGKETA]

Secara realistis, niat baik untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat memang tidak mudah karena seringkali informasi yang diminta oleh satu orang sangat banyak. Sebagai salah satu contoh sengketa informasi di bulan November, dimana termohon adalah Camat Kembangan. Permintaan informasinya adalah “Salinan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran APBD Tahun 2011 meliputi daftar kegiatan, Anggaran setiap kegiatan, Lokasi, Volume, Daftar nama penyedia jasa dan kwitansi pembelanjaan.” Bisa dibayangkan bahwa menyiapkan ini tidaklah mudah karena tentu dokumennya akan sangat banyak.

Oleh karena itu, niat baik perlu dibarengi dengan pemanfaatan alat-alat elektronik untuk mempermudah penyediaan informasi publik. Secara sederhana, semua dokumen-dokumen dari pemda harus ada bentuk elektroniknya sehingga bisa dengan mudah dibagikan kepada siapapun yang meminta.

Ada tiga langkah awal yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, Jokowi-Ahok sudah meminta Biro Hukum untuk segera mengkaji ulang dan merevisi KepGub 1971 tersebut supaya hal-hal yang terkait pertangungan jawaban keuangan tidak lagi boleh ditutupi dari kontrol masyarakat. Kedua, semua sengketa informasi yang terkait dengan lingkungan eksekutif akan diusahakan selesai segera dengan pak Wagub sendiri yang akan meminta informasi tersebut. Ke depan wagub meminta agar setiap permintaan informasi yang tidak direspon, dilaporkan ke beliau untuk dibantu diselesaikan. Ketiga, mulai mendorong digitalisasi dokumen-dokumen pemda agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.[Sun-Bud]

Berita Terkait :

  1. SBY Setengah Hati dan Sempoyongan
  2. Polri Setengah Hati Urus Gayus?
  3. Bamsoet Minta Pimpinan KPK Hati-hati Ungkap Kasus Nunun

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment