Fri, 10 December 2010

diambil dari pemiluindonesia.comPetaPolitik.Com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menantang Refli Harun untuk membuktikan tudingan adanya penyuapan atas seorang anggota Hakim Konstitusi terkait pilkada di daerah Simalungun, Sunatera Utara. Mahfud MD akan melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Sehingga KPK bisa mengusut tuntas atas adanya dugaan penyuapan dengan mengkonfrontir keterangan pihak-piahk terkait.

Adalah Refli Harun, mantan staf ahli MK, menyatakan pernah melihat dengan mata kepala sendiri ada uang sejumlah Rp 1 miliar yang akan diberikan oleh orang yang sedang berperkara kepada salah satu anggota hakim MK. Uang itu diberikan sebagai succes fee dalam memenangkan perkara pilkada yang sedang disidangkan di MK. Semua itu dituangkan Refli kedalam tulisan yang dimuat salah satu media cetak.
Sontak tulisan itu membuat gerah para hakim MK, termasuk Mahfud MD sang ketua. Untuk menuntaskan kasus yang ditulis Refli itulah, Mahfud menunjuk Refli sebagai ketua tim investigasi dan diberikan tenggat waktu satu bulan untuk mencari keterangan dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Namun hasil kerja tim investigasi dipandang masih sumir dan tidak cukup bukti adanya tindakan penyuapan kepada anggota hakim MK.

Buntut konperensi pers bersama antara Ketua MK dengan Tim Investigasi, membuat Mahfud MD membawa persoalan tersebut ke KPK untuk diselesaikan secara tuntas. Tidak tanggung-tanggung, dengan nada tinggi, Mahfud menantang Refli untuk membuktikan ucapan dan apa yang dilihatnya kepada penyidik KPK. Bola panas kasus penyuapan ini menjadi salah satu ujian, baik bagi KPK maupun MK guna membuktikan kepada masyarakat luas, bahwa kedua institusi terhormat ini masih pro kepada pemberantasan korupsi.

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dirayakan 9 Desember tentunya tidak hanya sekedar dirayakan dengan aksi massa, seminar, konperensi pers, atau obral statement saja; masyarakat menunggu langkah kongkrit dari institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tahun ini, indonesia berada pada urutan 111 negara terkorup. Peringkat itu menunjukkan bahwa koruptor dan korupsi mendapat tempat istimewa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi dan koruptor tidak membuat orang menjadi jera atau malu, tapi justru sebaliknya seakan-akan menjadi selebritis dan mempunyai kuasa dengan memberdayakan uang hasil korupsinya. Kasus Gayus Tambunan yang bisa lenggang kangkung seenaknya, biarpun dalam penjara super ketak di markas brimob Depok serta wajahnya sudah familiar dikenal masyarakat, ternyata tidak menghalangi niat busuknya untuk jalan-jalan ke Bali hanya untuk nonton tenis.

Belum lagi Artalita Suryani yang kedapatan berleha-leha di balik kenyamanan tembok penjara dengan beragam fasilitas seperti hotel bintang lima. Sidak yang dilakukan oleh Tim Satgas Anti Mafia Hukum yang mendapati dirinya sedang merawat muka, tidak membuatnya takut. Malah dengan senyum lebar dan tanpa basa-basi membiarkan para anggota satgas melihat fasilitas yang didapatnya di penjara.
Mungkin benar pendapat para aktivis pada awal mula reformasi dimana untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, terutama untuk memberantas korupsi yang akut, tidak ada cara lain yaitu potong satu generasi. (Yul Amrozi)

Berita Terkait :

  1. Mahfud MD: Demo dan Makar itu Berbeda
  2. Diduga Anggota Komisi III DPR Bertemu Calon Ketua KPK
  3. Kasus Bibit-Chandra Akhirnya Deponeering

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment