Tue, 6 December 2011

PetaPolitik.Com – Sandiaga Uno versus Edward Soeryadjaya, sebuah berita yang cukup menarik perhatian. Karena pemerhati perkembangan bisnis Indonesia pasti mengetahui bahwa dua orang ini adalah antara guru dan murid.

Jika dua orang ini berseteru, apalagi menyangkut persoalan sejumlah uang yang disebut-sebut oleh para politisi sebagai “uang negara” dalam kasus Depo BBM Balaraja Tangerang, tentu banyak cerita menarik yang ada di sekitar kasus ini.


Awal 90-an, saat itu ekspansi anak-anak Suharto sudah sangat menggurita. Salah satu yang menarik perhatian karena melibatkan sebuah deal bernilai ratusan juta dollar dari sebuah perusahaan finans terbuka yang ada di Singapura bernama Van Der Horst Ltd. Sebagai perusahaan terbuka, yang dimiliki publik, Van Der Horst mayoritas sahamnya ternyata dikuasai oleh orang Indonesia bernama Johannes Kotjo. Saat itu Johannes Kotjo adalah eksekutif ngetop yang dijuluki sebagai si tangan Midas dari Indonesia. Riwayat 12 tahun bekerja di Group Salim ternyata menjadikan Johannes Kotjo sebagai pengusaha spesialis membangkitkan kembali perusahaan yang merugi. Van Der Horst perusahaan publik yang terdaftar di bursa Singapura awalnya adalah perusahaan Marine Enginering yang merugi, dengan sentuhan Johannes Kotjo, Van Der Horst bahkan bisa mengambil saham milik perusahaan induknya Van Der Horst BV di Belanda hingga pada tahun 1996 membukukan laba bersih senilai US$ 52,6 juta .

Deal Vanderhorst dalam proyek-proyek energi raksasa di Indonesia bernilai sekitar 100 juta dollar AS, atau 140 juta dollar Singapura. Proyek itu adalah proyek “jatah” bagi anak sulung Suharto, yaitu Sigit Harjojudanto. Senilai 20 juta dollar AS perkiraannya waktu itu adalah nilai proyek pembangunan Depo Balaraja Tangerang, sedangkan 56 juta dollar AS berikutnya adalah proyek pipanisasi yang mengikutinya. Sedangkan sisanya sudah pasti merupakan biaya konsultasi yang biasanya sudah dinikmati oleh siapa lagi kalau bukan putera sulung daripada Suharto.

Pertamina adalah pemilik proyek, Van Der Horst adalah kontraktornya, agar proyek terlaksana harus menggandeng mitra lokal. Mitra lokal pada saat itu adalah perusahaan milik Panutan Group yang dimiliki oleh Johnni Hermanto teman sekelas Sigit Harjojudanto yang sudah lama berbisnis bensin sekelas Pertamax, waktu itu bernama Premix dan Super TT, lewat PT Panutan Selaras dengan Sigit. Nama perusahaan pemenang proyek itu adalah PT Pandanwangi Sekartaji, yang bergerak di bidang enginering konstruksi.

Dari proyek yang dikerjakan PT Pandanwangi Sekartaji (PWS) inilah keruwetan berasal. Rupanya angin keberuntungan berhembus menjauh dari keluarga Suharto di paruh akhir 90-an. Krisis moneter membuat pembangunan Depo Balaraja macet. PWS kesulitan mendapatkan pendanaan padahal sudah terlanjut “membeli” tanah seluar 20 hektare yang rencananya akan jadi tempat Depo Pertamina di Balaraja, Tangerang. Usut punya usut, Johnni Hermanto dan kawan-kawan rupanya mendapatkan sertifikat Hak Guna Bangunan lewat katebelece keluarga Suharto. Entah Johnni Hermanto ini membeli atau hanya mendapat dari Sigit, mungkin hanya Tuhan yang tahu.

Resminya dikisahkan PWS terlanjur atau telah membeli tanah 20 Hektar ini atas duit dari Van Der Horst Ltd (Johannes Kotjo). Kisah berlanjut dengan Van Der Horst sebagai konskwensinya telah mengantongi sertifikat HGB bernomor 031. Rupanya angin kesialan juga menimpa JOhannes Kotjo yang ada di Van Der Horst, sejak tahun 1995 Johannes Kotjo dihukum otoritas Bursa di Singapura, dan selama dua tahun dilarang memimpin perusahaan yang terdaftar di bursa Singapura. Akibatnya tentu saja Van Der Horst kemudian bangkrut. Saat bangkrut inilah masuk nama pengusaha Edward Soeryadjaya yang membeli lelang Van Der Horst dari tangan Johannes Kotjo. Segala asset Van Der Horst tentu saja beralih ke Edward Soeryadjaya, termasuk di dalamnya adalah sertifikat-sertifikat hartanya.

Tetapi krisis moneter 1998 begitu dahsyat, tak kurang Edward Soeryadjaya pun tersungkur. Bank Summa yang menjadi pertaruhan Investasi lebih dari seumur hidupnya menjadi pasien BPPN dan hingga kini nasibnya pun amblas. Akibatnya Edward Soeryadjaya harus menapak lagi dari reruntuhan bisnisnya. Lewat bisnis energi penjualan batu baru Adaro Energi, Edward Soeryadjaya sedikit demi sedikit mulai bangkit kembali.

Dalam masa konsolidasi modal Edward Soeryadjaya inilah dibentuk PT VDH Teguh Sakti. Inisial VDH tentu berasal dari Van Der Horst yang telah dibeli oleh Edward sebelum krismon. Ditunjuklah pengusaha muda pribumi kesayangan Edward Soeryadjaya, yang saat ini juga salah satu direktur Adaro Energi, yang bernama Sandiaga S Uno, putra dari pengusaha lama Mien Uno. Tugas Sandiaga adalah mengumpulkan kekayaan yang tersisa dari proyek-proyek yang dipunyai oleh Van Der Horst . Dari inilah muncul kesepakatan antara PT VDH Tegus Sakti, Sandiaga, dengan PT PWS Johnni Hermanto tentang keharusan membayar ganti rugi dari Pertamina dalam proyek Depo Balaraja yang batal.

Selanjutnya adalah benang kusut. Unik juga karena dari awal proyek Balaraja bukanlah proyek yang benar-benar serius. Johannes Kotjo mengklaim besarnya proyek infrastruktur energi di awal mula adalah untuk menaikkan harga saham Van Der Horst di bursa yang kemudian berujung pada hukuman pada dirinya karena ketahuan berbohong pada asset yang dipunyai Van Der Horst. Van Der Horst bangkrut, Edward membeli. Tetapi Edward kemudian bangkrut akibat krisis moneter, dan harus mengais kembali asset-assetnya.

Sigit Harjojudanto tentu saja pada saat itu telah menikmati komisi proyek Balaraja sebagai biaya konsultasi yang nilainya mungkin lebih mahal daripada nilai awal pembelian tanah 20 hektar di Balaraja. Yang sial tentu saja Johnni Hermanto, teman sekelas Sigit yang harus proyek gagal mengurusi PT PWS dengan status menerima piutang dari Pertamina atas ganti rugi gagalnya proyek tetapi entah kapan akan dibayar. Salah satu yang menenangkan Johnnie adalah asset gedung proyek Balaraja dan sejumlah uang operasional yang berhasil disita oleh PWS.

Tentu saja sitaan itu tidak cukup buat PWS. Pada saat kekurangan dana itulah, Johnnie Hermanto bertemu dengan Sandiaga yang membawa bendera PT VDH Teguh Sakti yang saat itu tentu saja membawa perintah dari Edward Soeryadjaya. Agar konsolidasi modal bisa dipercepat, sebagai pemilik agunan sertifikat dari Van Der Horst, Edward tentu ingin memastikan bahwa assetnya masih bisa dicairkan. Walaupun jika menilai dari permainan Johannes Kotjo bisa jadi keberadaan sertifikat tanah agunan yang bernomor 031 memang tidak pernah terlihat jelas.

Sandiaga adalah pengusaha yang pintar, pada tahun 2006 ini muncul kesepakatan antara VDH-TS dengan PWS yang intinya Sandiaga akan membayar sejumlah uang pada JOhnnie dan kawan-kawan senilai 1,5 juta dollar dengan status membeli 100% saham PWS. Jika Pertamina nanti membayar ganti rugi, JOhnnie akan mendapat jatahnya. Pertanyaan muncul, darimana Pertamina mau membayar ganti rugi pada proyek yang sejak awal memang bodong-bodongan?

Inilah kehebatan Sandiaga, sebagai pengusaha muda yang bisa menjalin relasi bisnis ke penguasa Indonesia yang baru. Selepas kemenangan SBY-JK di tahun 2004 Sandiaga adalah salah seorang yang punya saham dalam pemenangan mereka. Sebagai hadiah dari semua itu Sandiaga berhasil mendapatkan kepercayaan dari Pertamina sehingga bisa menarik “dana-dana” taktis dari berbagai proyek yang bisa dijadikan dana. Pada keadaan inilah muncul kesepakatan Pertamina untuk membayar ganti rugi kepada PT PWS sebesar 12,8 juta dollar.

Pada tahun 2009, Pertamina membayar separuh nilai ganti rugi sebesar 6,4 juta dollar AS kepada PWS yang telah dipunyai oleh Sandiaga. Rupanya Sandiaga lebih pintar lagi, alih-alih meluanasi kepada Johnnie Hermanto, Sandiaga hanya membayar 650 ribu dollar sebagai uang tutup mulut, sisanya Sandiaga berhasil mengantongi sendiri dengan menerbitkan Sertifikat HGB bernomor 032 dengan siasat melaporkan pada polisi bahwa sertifikat yang asli hilang. Klik dengan BPN berhasil memunculkan sertifikat yang baru dan uang Pertamina pun berhasil mengalir ke rekening Sandiaga selaku pemilik PWS.

Ternyata Edward Soeryadjaya tidak terima, entah karena Sandiaga kurang ajar atau karena untuk mempertahankan reputasi Edward agar tidak dibilang pemilik sertifikat bodong. Edward Soeryadjaya kemudian menggugat sertifikat 032 yang dikeluarkan Sandiaga dengan mengatakan bahwa Edward adalah pemilik sah seritfikat 031 yang dia dapat dari Van Der Horst (Johannes Kotjo). Yang pasti, Edward Soeryadjaya selepas krisis moneter menitipkan kepada Sandiaga untuk mengumpulkan asset-asset dari Van Der Horst, karena dia harus melepas semua jabatan bisnis akibat kedudukan dia sebagai Bendahara Golkar.

Entah ujungnya akan ke mana, yang pasti kasus ini sudah masuk dalam penciuman politisi DPR. Beberapa politisi semacam Bambang Soesatyo dibantu Adhie Massardi dan Johnson Panjaitan mencium kasus ini dan mulai berbicara tentang “kerugian negara” atas pembayaran Pertamina kepada PWS yang katanya tidak wajar. (djio)

Berita Terkait :

  1. Klasiknya Tersandung Proyek E-KTP
  2. I Wayan Koster Tepis Isu Jual Beli Proyek
  3. Ramadhan: Bongkar Mafia Proyek e-KTP

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment