Mon, 14 July 2014

Petapolitik.com – Dandhy Dwi Laksono dari Divisi Penyiaran Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sangat lamban menindaki pelanggaran penyiaran terkait Pilpres 2014 di sejumlah media televisi.

“Radar KPI telat. Sebagai lembaga negara, KPI bangun kesiangan. Mestinya sebagai wasit, tidak pakai briefing lagi tapi sudah keluarkan kartu merah. Analoginya begitu,” ujar Dandhy, Senin (14/7).

Sebagai contoh surat rekomendasi dari KPI kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk meninjau kembali izin frekuensi TVOne dan MetroTV karena dugaan kebepihakan pada salah satu capres. Surat itu dilayangkan pada 27 Juni 2014 sebelum Pilpres. Padahal pihaknya, menurut Dandhy sudah mendeteksi itu sejak setahun lalu. Karena Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) sudah melakukan penelitian dari 20 September 2013 sampai 9 Juli 2014.

“Ini (surat rekomendasi) meski sudah tepat adalah kartu kuning atau merah yang sangat terlambat. Ibaratnya, dampak kebakarannya sudah kemana-kemana. Baru mau dipadamkan. Intervensi politik ke media bisa jadi bom waktu,” jelas Dandhy.

Banyak pelanggaran iklan politik di luar masa kampanye oleh media yang baru mendapatkan sanksi teguran tertulis setelah 2 hingga 4 bulan penayangan. Seperti, ia mengambil contoh, iklan WIN-HT di MNC TV dan pidato-pidato Surya Paloh di MetroTV yang tayang sejak November 2013. Namun, baru ditegur pada Desember 2013.

Selain itu yang menjadi permasalahan, menurutnya adalah jenis sanksi yang diberikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar cenderung datar. Yakni hanya berupa teguran tertulis dan peringatan, meski beberapa stasiun televisi tak menggubris teguran hingga belasan kali.

“KPI seperti mengulur. Yang menarik pola teguran. Idealnya ada peringatan, teguran 1, 2 dan 3. Ada teguran yang seolah-olah diulang terus dari awal lagi. Habis kartu kuning, kartu kuning lagi. Bukan kartu merah,” ujarnya.

Dari rekap sanksi KPI kepada lembaga penyiaran terkait pelanggaran program di masa Pemilu 2014 yang dibeberkan Dandhy, TV yang paling banyak mendapatkan teguran/peringatan adalah RCTI sebanyak 12 kali. Kemudian MetroTV, TVOne, dan Global TV 8 kali terkait konten siaran dan iklan. Lalu MNC TV 7 kali, serta ANTV, SCTV, Indonesia, dan TVRI masing-masing 3 kali. Sementara TransTV dan Trans7 hanya 2 kali. Rekap itu dilakukan dari 20 September 2013 hingga 8 Juli 2014.

“KPU terkecoh. Banyak tv yang kreatif mengakali programnya untuk bebas dari teguran. Bagaimana sebuah lembaga negara kebobolan sebanyak ini. Seperti rumah yang terbakar baru dipadamkan 2 bulan berikutnya. Sudah lembaganya telat bangun, pluitnya nggak ditiup-tiup,” ujar Dandhy. [Trg]

Berita Terkait :

  1. Wiwin Suwandi Geram Kasus Anas Lamban
  2. Metro TV Dianggap Langgar UU Pilpres
  3. Polda Metro Jaya Tindak Lanjuti Dugaan Keterangan Palsu Angie

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment