Tue, 29 April 2014

Petapolitik.com – Pakar tata negara, Margarito Kamis mengatakan sistem bagi-bagi kursi dalam koalisi tidak haram selama sesuai dengan konstitusi.

“Partai kita banyak dan kemudian ada presidential threshold. Secara konstitusi memungkinkan penggabungan suara. Secara konstitusi, penggabungan itu hanya dimaksudkan di pemerintahan. Difokuskan di pemerintahan atau kabinet,” ujar Margarito, Selasa (29/4).

Koalisi menurut pandangan Margarito akan bermanfaat bila dijalankan di level pemerintahan. Kendati kekuasaan presiden tidak bisa dibagi di tingkat DPR, namun wakil rakyat ini berpotensi melumpuhkan pemerintahan.

“Misalnya, DPR tidak setuju APBN atau kebijakan lainnya, akibatnya tidak ada duit untuk jalankan program. Apa tidak mampus?” Imbuhnya.

Artinya, partai bisa memberi dan membagi tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jadi, saat partai lain ingin mengetahui sistem koalisi apa yang akan dijalankan oleh rekannya menurutnya wajar. Karena rekan dalam koalisi akan ikut menanggung beban saat pemerintahan gagal berjalan. [Trg]

Berita Terkait :

  1. Ingin Koalisi Dengan PKS?, Ini Syaratnya
  2. PAN Sedih PDIP Koalisi Dengan Nasdem Saja
  3. PAN Mulai Bicarakan Koalisi Dengan Banyak Partai

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment