Wed, 28 December 2011

PetaPolitik.Com – Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) merupakan gudang uang yang menjadi jarahan banyak pihak dengan mengabaikan kepentingan rakyat.

Disinyalir kebocoran APBN mencapai 30% dari total alokasi belanja negara yang ada. Jadi bila dalam APBN 2012 besarnya belanja mencapai  Rp 1.435 trilyun berarti ada sekitar Rp 478.3 trilyun uang negara yang tidak bertuan. Alias menjadi uang jarahan yang dinikmati para calo anggaran.

Para calo anggaran tidak akan ambil pusing dengan perkiraan defisit anggaran yang mencapau Rp 124 trilyun (1,53% terhadap PDB). Bahkan kalau perlu anggaran yang dipakai untuk menambal defisit dengan menggunakan sumber pembiayaan dalam dan luar negeri pun ikutan dijarah pula.

Dengan jumlah belanja pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp 900 trilyun tentunya bisa membuat para calo anggaran berpesta pora mendapat jarahan uang negara. Belum lagi ditambah dengan adanya mekanisme transfer daerah yang besarnya mencapai lebih dari Rp 400 trilyun.

Selama ini banyak pengusaha besar yang sesungguhnya hidup dari menjarah uang negara terutama melaku pengadaan barang dan jasa yang masuk dalam kategori belanja pusat. Bayangkan saja ada 34 kementerian di luar lembaga negara dengan alokasi belanja barang dan jasa yang jumlahnya tidak sedikit.

Satu kementerian saja untuk kebutuhan pengadaan barang seperti alat tulis kantor ATK bisa mencapai puluhan milyar rupiah. Bila pengadaan barang ini diberikan kepada salah satu perusahaan dengan nilai proyek katakanlah mencapai Rp 10 milyar saja dan perusahaan mengambil untung 40% maka uang Rp 4 milyar sudah ditangan. Umumnya dari keuntuangan 40% itu biasanya masih dibagi-bagi antara perusahaan dengan pemberi tender. Biasanya untuk pemberi tender mendapat jatah 30% karena masih dibagi-bagi lagi antara oknum pemerintah, oknum anggota dewan dan tentunya calo anggaran.

Itulah sebabnya banyak perusahaan yang berlomba-lomba mendapatkan tender pengadaaan ATK dari kantor pemerintah untuk kemudian dijual lagi kepada perusahaan lain. Dengan harapan bisa menerima untung dimuka tanpa dipusingkan pembagian fee antara oknum pemerintah, oknum anggota dewan dan calo anggaran. Karena pembagian itu nanti menjadi tugas dari perusahaan yang mau menjadi subkontraktornya.

Itu baru hal pengadaan barang yang sifatnya sepele. Bisa dibanyangkan bila ada perusahaan yang mendapat proyek dari pemerintah dengan nilai mencapai Rp 10 trilyun. Maka dipastikan ada Rp 3 trilyun yang masuk keberbagai pos yang memang sudah disiapkan oleh oknum pemerintah, oknum anggota dewan dan tentunya calo anggaran.

APBN 2012 yang bertemakan “Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat” nampaknya harus diubah menjadi “Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan para calo anggaran.”

Semakin lama oknum pemerintah, oknum anggota dewan dan tentunya calo anggaran kian canggih dalam memanfaatkan celah untuk menjarah APBN sebanyak-banyaknya. Seperti yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dimana para calo anggaran memanfaatkan rekening pihak ketiga (istri, anak, saudara, dll) yang legal sebagai tempat melakukan pencucian uang, penggunaan rekening pribadi bendaharawan yang melibatkan kepala daerah dan bendahara pemerintah daerah, sampai dengan penggunaan voucher multi guna dengan melibatkan anggota lembaga legislatif dimana transaksi yang dilakukan berindikasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Jadi bila melihat anggota dewan atau pejabat eselon pemerintah bisa naik mobil mewah yang harganya di atas Rp 1 milyar tidak perlu terkagum-kagum. Justru harus terkaget-kaget bagaimana caranya mereka bisa membeli mobil mewah itu. Bila ada yang berkelit bahwa sudah kaya sebelum menjadi anggota dewan karena berlatar belakang pengusaha maka patut diselidiki apakah dulu ketika menjadi pengusaha mendapatkan proyek pemerintah atau bukan. Bila perusahaannya tumbuh dan besar karena proyek pemerintah maka dipastikan uang pengusaha itu memang uang haram. Uang jarahan APBN. (Leo).

Berita Terkait :

  1. RUU APBN 2012 Akhirnya Disahkan
  2. DPR Kembali Berulah
  3. Aturan Main Pembagian Fee (Menyorot Badan Anggaran DPR 2)

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment