Mon, 16 May 2011

PetaPolitik.Com – Disertasi antoropolog Indonesia, Mohammad Najib Azca “After Jihad – Biographical Approach to Passionate Politic in Indonesia”, yang akan dipertahankan di Universitas Amsterdam (Jumat, 20/5) seperti diberitakan HOKI (Harian On-line Kabar Indonesia), yang mengutip dari NRC Handelsblad,menarik untuk dikaji.

Disarikan singkat dalam HOKI lewat “Rekonstruksi-Emosi-Politik”, tentang perjalanan 10 orang pemuda Indonesia yang 1998 – 2000, berjuang dalam “perang suci” di Sulawesi dan Ambon, kini (setelah satu dekade) sebagian mereka ditangkap dan sebagian buron. Menurut MN Azca, para jihadis yang taat, terus ingin mendirikan Negara Islam, dan antara lain melalui jalur politik lewat partai PKS yang merebut 7,8% dan menjadi partai Islam terbesar di Indonesia.

Mungkin dalam detail disertasi, ada banyak hal yang bisa dianggap baru, meski secara parsial sekalipun. Tetapi, secara umum – jika tidak amat mendahului isi lengkap disertasi tersbut – saya melihat beberapa catatan awal yang diwanti-wanti dini. Dasar dari beberapa pertanyaan dan mungkin kritik (substansial) terhadap disertasi tersebut, bertolak dari catatan-catatan Prof. Thamrin A Tomagola (sosiolog asal Maluku Utara, dosen UI) dan dari buku Semuel Waileruny, “Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku”, Yayasan Obor Indonesia (Mochtar Lubis), Jakarta, 2010.

Catatan Prof. Jalaluddin Rakhmat tentang “Kekerasan dengan warna Keagamaan yang dikendalikan Elit Politik” hingga Arianto Sangaji (direktur pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Palu, Sulawesi Tengah), memiliki premis-premis rasional dan menyeluruh dari data-fakta dari mereka yang mederita, masyarakat Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sangaji tentang Kekerasan di Poso-Palu

Dalam harian Kompas (3 November 2006), atau beberapa bulan setelah “otak intelektual” Kerusuhan Poso-Palu versi Pemerintah RI, Fabianus Tibo cs dieksekusi (22 September), Arianto mengunkap “modus baru” kekerasan muncul di Poso: warga berhadapan dengan aparat keamanan. Bentrok antara aparat kepolisian dan warga di Kelurahan Gebangrejo, Kota Poso (22-23/10/2006), mengakibatkan seorang warga tewas, tiga lainnya luka-luka (termasuk seorang anak berusia empat tahun), sebuah mobil polisi dan beberapa sepeda motor dibakar.

Atas modus baru kekerasan itu, Arianto memberikan tiga faktor, dan salah satunya dan terutama,ketidakmampuan atau ketidakmauan aparat keamanan menyelesaikan berbagai tindakan teror yang melanda Poso dan Palu beberapa tahun terakhir. Publik menganggap aparat keamanan gagal mengungkap aktor dan motif di balik tindak kekerasan—pengeboman, penembakan, dan pembunuhan—yang telah memakan korban tewas puluhan orang dan ratusan orang luka-luka.

Selain itu, dalam mengungkap kasus-kasus teror dan kekerasan, aparat kerap salah dalam bertindak dan berlebihan. Beberapa orang disiksa dan ditembak dengan tuduhan terlibat kekerasan tertentu. Belakangan, mereka dilepaskan bukan karena lemah alat bukti, tetapi karena aparat salah menangkap pelaku. Kasus-kasus semacam ini menyuburkan ketidakpuasan warga terhadap aparat keamanan.

Sangaji bahkan secara terbuka memberikan catatan, bahwa Bagaimanapun, dengan merajalelanya kekerasan Poso, pemerintahan Yudhoyono-Kalla adalah contoh paling nyata dari pemerintahan yang lemah. Pemerintah tak mampu mengendalikan dan menggunakan institusi keamanan dan ketertiban untuk menciptakan rasa aman. Biasanya, sebuah rezim yang lemah ditandai fragmentasi dan rivalitas yang keras antar-aktor dan institusi-institusi negara, termasuk antar-institusi represi negara.”

Konflik Maluku dan Gong Perdamaian

Ritual Gong Perdamaian di Ambon meninggalkan ketidak-puasan, hingga sinisme terhadap seberapa besar ketulusan hati para Pemimpin Negeri ini berkomitmen membangun kebangsaan dan keindonesiaan. Konflik sosial Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, seperti diungkap Thamrin Tomagola, adalah konspirasi dan infiltrasi pemerintahan Jakarta dalam rangka mengalihkan perhatian masyarakat.

Tesis itu diperkuat data-fakta (antara lain, dalam buku Semuel Waileruny. Samuel mengatakan, “Penulis (Semuel) pernah terlibat dalam suatu pertemuan di rumah dinas Provinsi Maluku saat konflik sementara berlangsung pada 11 Februari 2001. Pertemuan itu dihadiri oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang Presiden), Menko Kesra (Jusuf Kallah, mantan Wapres), Kapolri Dai Bachtiar, Gubernur Maluku (Ir. Saleh Latuconsina) dan pemuka agama dari kalangan Kristen. Menkopolkam SBY membaca salah satu butir laporan kepada Komisi III DPR RI yang tertulis, “Gereja yang rusak /hancur 19 (sembilan belas) buah, mesjid yang hancur/rusak 1.309 (seribu tiga ratus sembilan) buah.” Samuel, dalam bukunya “Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku”, berkomentar bahwa, “Laporan (SBY) tersebut sebagai bentuk manipulasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menkopolkam (SBY) dengan tujuan kemarahan umat Muslim Indonesia untuk menghancurkan Maluku..”.

Catatan atau bahasa yang kental masih terselip paralelismenya dalam bahasa M.N. Azca (bila, HOKI mengutip eksplisit), “Ketika pecah insiden SARA tahun 1998 di Indonesia Timur di mana sejumlah besar muslim dibunuh di Poso dan Tobelo, banyak foto para korban muslim beredar di Jawa. Itu salah satu alasan mengapa banyak orang memutuskan untuk menjadi jihadis.” Bahasa insinuatif dan provokatif seperti laporan Menkopolkam. Seperti, kriminalisasi kelompok-kelompok separatis (tanpa kekuatan) atau radikalisme yang dimanipulasi.

Kekerasan terhadap Minoritas dan Peminoritasan Komunitas Muslim

Keprihatinan Jalaluddin Rakmat, Thamrin Tomagola, (alm.) Selo Soemardjan, serta, tentu alm. KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur, tidak bisa tidak, sudah selalu disebut adalah cendekiawan berhati mulia, ingin memandang jernih pelbagai kasus kekerasan, mengenal motif dan modus operandinya. Mereka inilah yang tetap memberikan ketenangan bagi komunitas non-Muslim di Indonesia, bahwa kelompok sempalan-radikalis yang diperalat dan menjadi bagian infiltrasi elit politik atau oknum militer, tidak boleh meruntuhkan kebersamaan dan nasionalisme membangun Indonesia.

Kalau tesis dari orang-orang yang integritas dan obyektifitasnya amat teruji kesejatiannya dalam konflik sosial Maluku – Sulawesi, tidak masuk dalam konteks “para jahidin” ini, pencitraan ‘radikalisme’ Islam dalam disertasi dibiarkan terbangun. Hal yang amat dikhawatirkan tokoh Muslim seperti disebut terakhir. Bahwa, radikalisme tidak hanya ada dalam Islam, melainkan dalam semua lembaga agama, tetapi menokohkan beberapa orang infiltrasi, khusus Indonesia, hanya menguntungkan kelompok politik. Tidak berlebihan untuk mengatakan, Presiden SBY mengetahui siapa mereka itu.

Jika, disertasi M.N. Azca “After Jihad – Biographical Approach to Passionate Politic in Indonesia”, tidak cermat, hanya akan menjadi sebuah tesis pembenar fenomena, seolah di Indonesia gerakan radikalisme sudah sedemikian gawatnya. Prof. Din Syamsudin mengukapkan kerisauannya tentang pencitraan Islam yang buruk karena adanya isu Negara Islam Indonesia dan pembunuhan karakter yang dilakukan terhadap Panji Gumilang, tanpa suatu penjelasan atau proses hukum. “Pembelaan” Menteri Agama Suryadarma Ali terhadap Ponpes Al’Zaytun pun tentu mengagetkan Pemerintahan SBY. Membingungkan masyarakat. Tetapi, menghubungkan NII dan Terorisme adalah irrasionalitas yang lain, setidaknya untuk sementara orang.

Dalam rangka HUT Prof. Frans Magnis-Suseno dilaksanakan diskusi (Sabtu, 14/5) bertema “Kekerasan Paska-Tahun 1965”, keprihatinan atas berlanjutnya kekerasan sebagai modus operandi mempertahankan kekuasaan ataupun citra kekuasaan dianggap tidak memudar. Judul itu berubah dari judul pertama “Habis Komunisme, Terbitlah Terorisme” (Kompasiana, 15 Mei 2010), yang pada hakekatnya prihatin dengan infiltrasi dan kekerasan politik yang bermimikri dari kekuasaan ke kuasaan di bumi Nusantara.Semua ini, mungkin berbeda dengan warna disertasi Azca. Tapi, ini sebuah keprihatinan yang terus berlangsung di bawah “uji tesis” peran SBY dan pemerintahannya.

Kekerasan politik dalam peminoritasan Komunitas Muslim dalam Pemerintahan SBY, tidak saja efektif untuk mengalihkan perhatian. Eksekusi terhadap Tibo cs, adalah bentuk cuci tangan dan kekerasan terhadap konflik yang ditengarai dihidupkan by design. Tetapi, membangun friksi dan fragmentasi internal komunitas-komunitas Muslim lewat kekerasan dan “characteristic assassination”, sinisme terhadap isu manipulasi isu Terorisme dan kriminaliasi Komunitas Muslim tertentu, termasuk NII, Al’Zaytun, dan (mungkin) Ahmadiyah.

Bentuk politik devide et impera, sempurna dalam Indonesia merdeka. Fakta dan data menunjukkan, bahwa kekerasan bukan lenyap di bawah pemerintahan Presiden SBY. Kesan pembiaran dengan sengaja, telah lama ada, dan terus ada, bila Pemerintahan SBY, tampak dengan “tegas” membiarkannya atau menyuburkannya.[*]

Berthy B Rahawarin

Berita Terkait :

  1. “Modus Operandi” Dua Rusuh, di Tangan Ruhut?
  2. Waspadalah Tangan Kotor Korupsi Dana Bencana
  3. Hanura: JK Masih Lebih Baik dari SBY

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment