Pemilu Serentak 2019 Ternyata Lebih Boros

0
82
Ilustrasi

Petapolitik – Asalan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak adalah agar tercipta efisiensi dari segi waktu dan biaya. Perhitungan anggota KPU saat itu disebutkab bahwa dengan menyelenggarakan pemilu serentak maka bisa menghemat anggaran Rp 5 sampai Rp 10 triliun.

Namun ternyata, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menemukan adanya pemborosan anggaran negara sekitar Rp 179 miliar dari digelarnya pemilu serentak tahun 2019 lalu.

Hal itu tercantum dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II/2020, yang diserahkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat, (25/06/2021) seperti diberitakan Kompas.tv.

Berdasarkan laporan IHPS II/2020 di laman resmi BPK, total ada 467 permasalahan yang ditemukan yang berakibat pada pemborosan uang negara.

“39 Permasalahan ketidakhematan Rp163,94 miliar, 5,04 ribu Dollar Australia, 6,60 juta Won Korea, 439,03 ribu Ringgit Malaysia; 12 permasalahan ketidakefisienan Rp1,51 miliar; 267 permasalahan ketidakefektifan Rp230,65 juta, ” tulis laporan tersebut.

Selain itu terdapat permasalahan lain yaitu ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Masalah tersebut terdiri dari 55 permasalahan kerugian sebesar Rp7,57 miliar; 16 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp203,97 juta; serta 77 permasalahan administrasi.

Kemudian, ada juga 1 masalah sistem pengendalian intern. Jika dirupiahkan, total pemborosan Pemilu serentak 2019 adalah sekitar Rp179 miliar.

Menurut BPK, ada berbagai penyebab pemborosan anggaran negara di Pemilu Serentak 2019. Mulai dari pembiayaan pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) sampai pengiriman surat suara ke alamat yang tidak valid di luar negeri.

“Untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan coklit, pembayaran honorarium output kegiatan, pembentukan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di luar premis yang tidak digunakan, serta pengiriman surat suara melalui pos dengan alamat yang tidak valid dan tidak kembali ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN),” begitu bunyi laporan BPK.

BPK menyatakan, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 kurang efektif dan kurang akuntabel. Menurut BPK, pemilu serentak 2019 dilaksanakan kurang efektif, karena pendistribusian logistik pemilu tidak sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran.

Sedangkan pertanggungjawaban honorarium badan penyelenggara dan honorarium output kegiatan tidak sesuai ketentuan. Kemudian pembayaran atas kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam negeri, tidak sesuai ketentuan.

Begitu juga dengan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta distribusi logistik yang belum sesuai ketentuan.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota agar:

1. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran pengadaan logistik pemilu dan belanja honorarium output kegiatan

2. Memerintahkan Sekretaris KPU supaya menginstruksikan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan bukti pertanggungjawaban tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja yang belum lengkap. [*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here