Mayoritas Warga Menolak Jokowi Kembali Maju di Pilpres 2024

0
141
Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto

Petapolitik – Mayoritas responden menolak wacana pencalonan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Ade Armando berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut.

Pemilih Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling menolak Jokowi menjadi calon presiden kembali.

“Kalau bicara mayoritas partai-partai yang ada, hampir semua mayoritas mengatakan tidak (setuju Jokowi maju kembali jadi Presiden untuk ketiga kalinya),” kata Ade, dalam rilis survei SMRC bertajuk Sikap Publik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945, secara daring, Minggu (20/6/2021) seperti diberitakan Kompas.com.

“Pendukung partai-partai lain bilang, tidak terima kalau Jokowi maju kembali sebagai calon Presiden ketiga kalinya. Seperti biasa, yang paling tinggi adalah Gerindra 78 persen. Mereka tidak terima,” lanjut Ade.

Sebanyak 78 persen pemilih Jokowi tak setuju Jokowi maju lagi. Kemudian, pemilih Partai Demokrat sebanyak 75 persen.

Selanjutnya PPP 71 persen, Golkar 54 persen, dan PKB 51 persen.

“Partai lainnya barangkali tidak terlalu menonjol, tapi bayangannya bahwa mayoritas menganggap bahwa sebaiknya Jokowi tidak maju lagi untuk ketiga kalinya,” kata Ade.

Sementara itu, 66 persen pemilih PDI Perjuangan setuju jika Jokowi kembali maju sebagai Presiden untuk ketiga kalinya. Pemilih PAN sebanyak 53 persen, Partai Nasdem 52 persen, dan PKB 44 persen.

“Ini yang paling nyata segera terlihat adalah yang menyatakan setuju Jokowi kembali menjadi Presiden ketiga kalinya adalah PDI-P 66 persen. Jadi sangat tinggi persentasenya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, sekelompok relawan menginginkan Presiden Joko Widodo kembali maju pada Pilpres 2024, berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Mereka membentuk Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 dan memiliki kantor sekretariat di kawasan Jakarta Selatan.

Padahal, Jokowi pernah menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang tiga periode. Bahkan ia mencurigai pihak-pihak yang mengusulkan itu ingin menjerumuskan dan cari muka.

Ngabalin: Sikap Jokowi Jelas

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, sikap dan komitmen Presiden Jokowi dalam menghadapi isu penambahan masa jabatan kepemimpinan. Menurut Ngabalin, Jokowi pasti tidak akan menerima hal tersebut.

“Sebetulnya sudah jelas, Pak Jokowi bukan satu, dua kali menanggapi beberapa pertanyaan mau pun apa yang disampaikan soal ini, sikap beliau jelas, maksudnya apa? Orang itu jangan gampang mengubah UUD 1945,” ujar Ali saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (21/6/2021).

“Saya orang yang sehari-hari bekerja di kantor staf presiden, menyikapi hal tersebut artinya tidak boleh juga nanti ujung-ujungnya memberikan penilaian yang macem-macem ke presiden, padahal beliau sikap dan pandangannya sudah sangat jelas tentang masalah tiga periode ini,” ujarnya. [*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here