Tue, 8 November 2011

PetaPolitik.Com – PT Freeport Indonesia (PTFI) yang merupakan anak perusahaan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX) mempunyai power yang sangat besar, tidak hanya di Papua saja, tapi juga di tanah air.

Berbagai kasus yang terkait dengan PTFI mulai dari perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, sampai dengan kasus terbaru yaitu gelontoran uang keamanan milyaran rupiah yang masuk kantong aparat keamanan; tidak pernah tuntas diselesaikan.

Bahkan negosiasi para pekerja PTFI yang meminta kesetaraan gaji dengan anak perusahaan FCX di negara lain pun hanya bersifat tarik ulur saja. Kabar terakhir, para pekerja yang menuntut kestaraan gaji jengkel dengan cara negosiasi manajemen PTFI yang terkesan menyepelekan tuntutan para pekerjanya. Negosiasi berjalan tersendat-sendat dan kesepakatan yang dicapai pun berlangsung alot.

Begitu digdayanya PTFI dalam berbagai aspek tentunya bukan hanya duit gelontoran yang unlimited saja tapi juga terdapat orang-orang yang mempunyai kekuataan dan koneksi luar biasa. Kekuatan dan koneksi luarbiasa karena mampu meredam apa saja atau mengalihkan isu-isu serta tindakan yang dapat mengancam PTFI.

Bila kita hendak mengetahui susunan komisaris dan direksi PTFI dari situs resminya maka hanya akan menemukan kekecewaan. Di laman situs itu tidak tercantum susunan nama komisaris dan direksi dari PTFI. Kemudian jika masih penasaran dan masuk ke situs induk perusahaannya yaitu FCX pun tidak terdapat keterangan yang menyangkut nama-nama orang dalam susunan komisaris dan direksi PTFI.

Publik secara umum hanya mengetahui bahwa dalam struktur organisasi PYFI terdapat 18 Komisaris (dimana 12 orang berkewarganegaraan asing) dan 5 direksi (dimana 3 orang berkewarganegaraan asing). Pertengahan tahun lalu, PTFI melayangkan surat kepada pemerintah c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan seseorang guna mewakili pemerintah duduk sebagai komisaris. Itu pun sampai sekarang tidak pernah ada kabar siapa yang ditunjuk.

Yang menarik, dalam terbitan internalnya PTFI tahun 2010 lalu, sempat menayangkan berita tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTFI. Salah satu hasil dari RUPS adalah pengangkatan dua komisaris baru yaitu Marzuki Darusman dan Andi Mattalata.

Dimana Marzuki Darusman adalah pentolah Partai Golkar yang pernah memegang jabatan penting dalam jajaran pemerintahan. Marzuki Darusman pernah menjabat Ketua Komnas HAM, Anggota DPR RI, dan juga Jaksa Agung. Sederetan jabatan itu menjadikan Marzuki Darusman tidak hanya sekedar komisaris saja tapi juga  berperan sebagai Executive Counsel and Special Advisor to PTFI President Director & CEO. Sebuah jabatan yang tidak main-main karena menjadi parameter bagaimana direksi PTFI bersikap terhadap dinamika politik, ekonomi mapun juga hukum yang ada di Indonesia.

Sedangkan Andi Mattalata, yang juga tokoh penting di Partai Golkar sekaligus juga mantan Anggota DPR serta bekas Menteri Hukum dan HAM, jabatan komisaris yang diembannya di PTFI tentu tidak hanya sekedar numpang nama dan duduk manis saja. Berbagai kasus hukum yang berhubungan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah baik tingkat pusat mau pun daerah tentunya sangat membutuhkan seorang Andi Mattalata untuk menyelesaikannya.

Selain nama-nama politisi dan mantan pejabat, jajaran komisaris juga diisi oleh Thom Beanal yang dianggap mewakili masyarakat Papua, serta pengusaha papan atas George Tahija (anak dari Julius Tahija yang merupakan salah satu founder awal PTFI).

Jadi tidak heran bila PTFI sangat sulit tersentuh hukum. Lha jajaran komisarisnya terdapat orang-orang Indonesia yang memang paham hukum dan kotornya politik di tanah air. Jadi bila beragam kasus terkait PTFI selalu terkatung-katung, ya mohon dimaklumi dengan mengelus dada. [Leo]

Berita Terkait :

  1. Merger Flexi dan Esia Siapa Untung?
  2. Sepakbola Indonesia Siapa Yang Punya?
  3. Istana: Ibu Negara Jadi Capres? Sah-sah Saja

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment