Thu, 12 December 2013

Tajuk Harian Jakarta Post menulis tentang nasib industri pertambangan nasional yang saat ini berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebenarnya bukan industri pertambangan nasional secara umum, tetapi industri pertambangan batu bara. Satu beban yang jelas menambah berat dari sekian banyak beban yang terus menumpuk di paruh akhir tahun kekuasaan Presiden.

SBY yang juga mantan menteri pertambangan dalam kabinet Gus Dur tentu paham betul akan pilihan-pilihan yang serba dilematis. Pepatah ibarat buah simalakama sepertinya masih kurang tepat untuk menggambarkan situasi tidak menguntungkan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan.

Amanat Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 jelas memberikan jadwal pada tanggal 12 Januari 2014 tentang larangan ekspor bijih mineral atau batubara mentah. Padahal perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang melemah sangat cepat dalam kuartal terakhir tahun 2013.

Tingginya tingkat impor dalam skala nasional adalah faktor yang paling merontokkan daya tahan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Kewajiban pembayaran hutang swasta yang telah jatuh tempo dalam beberapa bulan belakangan menyumbang ketergantungan yang juga besar terhadap pasokan dollar. Di sisi lain memasuki bulan akhir 2013 hanya tinggal hitungan hari untuk masuk ke tahun 2014. Detik-detik menjelang pelaksanaan Pemilu, adalah saat banyak pihak membutuhkan ongkos-ongkos pemenangan yang sangat besar. Dan secara tradisi, politik Indonesia sangat bergantung pada uang-uang dari ekspor sumber daya alam, lebih-lebih batu bara, dalam satu dekade terakhir.

Apa yang harus SBY lakukan? Kepentingan politik elektoral jelas menjadi hantu semua pihak tak terkecuali kubu Presiden. Sedangkan DPR beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa kemungkinan untuk melaksanakan amandemen terhadap UU Minerba 2009 adalah tidak mungkin. Komisi VII DPR jelas-jelas menolak proposal pemerintah yang melaporkan kondisi terakhir pertambangan nasional yang tidak siap dengan akan diberlakukannya larangan ekspor bahan mentah di tahun 2014. Padahal pemerintah menjelaskan bahwa hanya 28 dari 100 perusahaan yang telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan unit pengolahan bahan tambang (smelter). Ini berarti jika pembangunan Smelter tidak ada kendala praktis paling cepat tahun 2015 perusahaan-perusahaan ini baru bisa mengekspor bahan tambang olahan sesuai amanat undang-undang. Nah, selama menunggu waktu itu mau dapat setoran dari mana?

Semua pihak sebenarnya benar-benar kepepet. Menko Perekonomian Hatta Rajasa bahkan mencari jalan agar perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai rencana pembuatan smelter yang kongkrit diperbolehkan untuk mengekspor bahan mentahnya. Apabila kiat Hatta Rajasa ini berjalan sudah pasti akan memicu kecemburuan dan kekacauan baru.

Jika pada akhirnya Januari 2014 larangan ekspor itu benar-benar dilakukan, tidak ada pilihan lain pada sebagian industri pertambangan untuk menutup bisnis mereka sampai unit-unit smelter mereka siap. Penutupan ini jelas adalah pukulan telak bagi penerimaan negara khususnya dari pajak dan royalti. Menurunnya nilai ekspor jelas semakin memperdalam defisit perdagangan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan memperkirakan bahwa pelaksanaan larangan ekspor itu akan menghilangkan sejumlah 7,13 milyar dollar. Kalaupun sembilan unit pengolahan sudah siap untuk mengirimkan hasilnya hanya sanggup menambal sebesar 1,97 milyar dollar.

Padahal tekanan dari luar negeri juga datang pada saat Amerika Serikat akan memotong stimulus ekonomi yang biasanya dia lancarkan. Sementara itu ternyata rupiah telah merosot hingga 20% nilainya terhadap dollar. Pusing, Bapak Presiden?

Untuk kondisi semacam inilah seorang Presiden di jaman multi kompleksitas harus berperan.

Berita Terkait :

  1. Galaunya Ekonomi Cina di Penghujung Tahun
  2. Dan … Ekonomi Amerika Serikat Limbung
  3. Ekonomi Indonesia 2011 Ala World Bank
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment