Wed, 2 November 2011

PetaPolitik.Com – Kontroversi tentang Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) masih terus berlanjut. Seperti diketahui, DPR telah menyetujui  RUU BPJS  disahkan sebagai Undang-Undang di sidang paripurna DPR Jumat (28/10) lalu.

DPR dan pemerintah menyepakati bahwa BPJS 1 atau BPJS Kesehatan, akan berjalan penuh pada 1 Januari 2014. Untuk BPJS 2 (BPJS Ketenagakerjaan) akan didirikan pada 1 Januari 2014 dan berlaku penuh paling lambat bulan Juli 2015.

Namun hari ini (02/11) Ketua Panja RUU BPJS, Ferdyansyah menyatakan bahwa naskah final RUU BPJS belum selesai dibahas. Menurutnya Panja belum melapor ke pleno Pansus dan Bab Penjelasan juga belum dibahas. Sinkronisasi terhadap Bab, Pasal dan Ayat pun belum dilakukan. Pendapat fraksi juga belum disampaikan sehingga belum ada naskah RUU yang final.

Menurutnya, dalam sidang Paripurna tersebut naskah RUU BPJS tidak ada di tangan anggota sidang sehingga mereka tidak tahu apa yang disahkan.

“Oleh karena itu pak Agus Marto juga mengatakan dalam sidang itu, bahwa pihak pemerintah tidak bisa menandatangani karena tidak ada naskah RUU nya. Ini memang keganjilan,” ujarnya. Ferdyansyah menambahkan bahwa saat ini tim yang terdiri dari eks Pansus dan Panja bersama-sama dengan pemerintah akan membahas lagi RUU ini pada tanggal 4 hingga 8 November mendatang.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri, menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim dan patut dipertanyakan. Menurutnya, setiap pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR, sudah pasti untuk menyepakati bersama sebuah RUU menjadi UU. Wujud yang disepakati tentunya adalah seluruh materi yang tertuang dalam naskah final dari RUU tersebut.

Pernyataan lebih keras datang dari Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang yang menilai hal itu sebagai skandal legislasi yang melibatkan delapan menteri dan seluruh anggota DPR.

“Ini skandal legislasi dan sangat aneh. Karena apa yang disahkan kalau belum ada RUU finalnya. Ini potensial seperti UU Kesehatan yang hilang ayat tembakaunya. Ada apa dibalik semua ini?” katanya. Ia juga mencurigai ada ada kepentingan yang kuat dari pemaksaan pengesahan RUU BPJS pada tanggal 28 Oktober lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sepanjang pembahasan hari Jumat itu (28/10) perdebatan alot masih terjadi di ruang sidang DPR, sementara di luar gedung DPR sempat pula terjadi bentrok antara aparat kepolisian dan massa buruh yang sejak pagi hari berdemonstrasi menuntut segera disahkannya RUU BPJS. Perdebatan yang terjadi terutama terkait dengan tenggat waktu pelaksanaan operasional BPJS II. Pemerintah meminta waktu hingga 2016, namun beberapa fraksi yang dimotori oleh Fraksi PDIP bersikeras bahwa BPJS I dan BPJS II harus dilaksanakan bersamaan pada 2014.

Setelah melakukan rapat-rapat konsultasi yang panjang, termasuk di Hotel Sultan dan rumah dinas Wapres Budiono, akhirnya pemerintah dan DPR mengambil jalan tengah dengan membentuk badan hukum BPJS II pada 2014 sementara pelaksanaanya dilakukan tahun 2015. RUU BPJS disetujui pada malam itu juga dalam rapat yang dipimpin oleh Waki Ketua MPR, Pramono Anung.

Pengesahan RUU tersebut segera mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Massa buruh yang telah berdemo sejak pagi hari pulang dengan senyum lega. Pramono Anung bahkan menganggap RUU ini sebagai produk bersejarah dan berharap menjadi “tiket masuk surga” bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi di dalamnya. Sementara pemerintah, melalui Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimis bahwa pembentukan BPJS akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menguntungkan masyarakat banyak.

Namun benarkah RUU BPJS adalah “produk bersejarah” solusi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Apakah perdebatan terkait RUU ini semata-mata hanya berkenaan dengan tenggat waktu pelaksanaannya ataukah ada hal-hal yang lebih substantif dari itu? Ketika pembahasannya menjadi begitu lama dan hari ini tersiar kabar bahwa RUU tersebut sesungguhnya belum benar-benar disahkan, ada pertanyaan besar yang segera mengusik keingintahuan kita: apa dan bagaimana sebenarnya isi RUU BPJS ini?

UU BPJS pada dasarnya adalah amanat dari UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) untuk membentuk suatu badan pengelola jaminan sosial dalam rangka menjalankan kewajiban negara memberi lima jaminan dasar bagi rakyatnya. Dalam naskah RUU BPJS itu, badan penyelenggara tersebut dipecah menjadi dua. BPJS I akan mengatur tentang jaminan kesehatan di mana PT Askes nantinya akan ditransformasi menjadi sebuah badan hukum baru yang bersifat nirlaba. Sementara BPJS II akan mengatur tentang kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan tunjangan hari tua. Pelaksaannya nantinya akan mentransformasi tiga BUMN, yakni Jamsostek, ASABRI dan Taspen.

Konsep penggabungan keempat BUMN itu bukannya tidak mendapat tentangan. Pada masa awal pembahasan RUU tersebut, pemerintah sempat mengungkapkan keengganannya karena melebur keempat institusi tersebut bukanlah hal yang mudah dan ada beberapa konsekuensi yang harus dipikirkan masak-masak. Keberatan tersebut secara tersirat juga muncul dari para petinggi di masing-masing BUMN tersebut dengan alasan yang kurang lebih sama.

Penolakan juga muncul dari beberapa dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang mengancam akan mengajukan judicial review jika RUU tersebut benar-benar disahkan menjadi UU. Menurut Sekjen KSBSI Togar Marbun, peleburan keempat BUMN itu bertentangan dengan UU SJSN yang tidak mengamanatkan hal tersebut. Pemisahan BPJS I dan BPJS II juga dianggap bertentangan dengan UU SJSN karena mengubah sistem jaminan sosial dari segmentasi peserta (pekerja swasta, pegawai negeri, TNI/Polri, dsb)  menjadi segmentasi program (kesehatan, pensiun dan tunjangan hari tua).

Dengan alasan berbeda, mantan Menteri Kesehatan yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Siti Fadillah Supari juga gencar mengampanyekan gerakan “Tolak RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.  Menurut Siti ada sejumlah alasan yang mendasari pemikirannya menolak pengesahan RUU BPJS. Pertama, konsep penarikan iuran wajib dari setiap warga negara setiap bulan tanpa pandang bulu. Kedua, ada sanksi yang mengikat bagi warga negara yang tak bisa membayar iuran. Ketiga, majikan juga diwajibkan menarik iuran dari buruhnya. Terakhir, Siti menilai ada kepentingan asing di balik upaya mengesahkan RUU BPJS. “Jadi, meski BPJS itu katanya jaminan sosial, tetapi intinya menarik iuran paksa. Ini akan menguntungkan. Tidak sesuai dengan konstitusi,” ujarnya.

Ia menilai sistem iuran yang diatur dalam RUU BPJS jelas-jelas melanggar konstitusi karena mengubah jaminan sosial yang seharusnya adalah hak menjadi kewajiban rakyat, memiskinkan rakyat yang belum miskin, mempertajam konflik majikan dan buruh serta berbahaya karena peleburan empat BUMN yang menangani triliunan rupiah. Menurutnya, UUD 1945 mengatur bahwa jaminan sosial sebagai perwujudan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak warga negara adalah tanggung jawab negara sehingga tidak pas jika diwujudkan dalam bentuk asuransi. “Jaminan sosial dan asuransi sosial isinya jauh berbeda. Jaminan sosial itu jaminan sosial. Kalau asuransi sosial, rakyat disuruh nyicil sendiri. Jadi SJSN dan BPJS sekarang tidak sesuai dengan konstitusi,” ujarnya.

Aspek pengelolaan dana jaminan sosial ini juga mendapat sorotan tajam dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Menurut pandangan KASBI, konsep besar yang diusung oleh UU SJSN dan RUU BPJS adalah bahwa seluruh dana iuran akan diinvestasikan oleh BPJS menurut kebijakan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal itu sangat berisiko mengingat dana masyarakat yang yang besarnya mungkin dapat mencapai puluhan atau bahkan ratusan triliun rupiah dapat dikapitalisasi secara bebas oleh BPJS. Sementara di sisi lain jaminan yang diberikan negara sangat terbatas. Negara tidak memberikan jaminan mutlak untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh salah urus investasi, kegagalan usaha yang didanai oleh investasi, maupun kerugian yang timbul karena krisis ekonomi yang mungkin menimpa Indonesia di kemudian hari. KSBI mengkhawatirkan hak pekerja dan nasib uang rakyat akan bergantung sepenuhnya pada kapital-kapital (baik nasional maupun internasional) yang akan mengelola dana investasi tersebut.

Bagian kedua dari tulisan ini selanjutnya akan mengupas lebih dalam tentang kerangka dan substansi yang ada dalam RUU BPJS tersebut beserta implikasi dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya….bersambung..[dv]

Berita Terkait :

  1. Sahkan BPJS atau SBY-Boediono Mundur
  2. Paling Lambat Juli 2015 BPJS II Harus Dilaksanakan
  3. Tak Ada Iuran Rakyat untuk BPJS

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment