Sun, 11 December 2011

PetaPolitik.Com – Walaupun PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjadi perusahaan terbuka yang listing di lantai bursa namun tidak dipungkiri bahwa perusahaan ini didominasi kelompok Jawa Timuran.

Dalam pengertian, orang-orang yang menduduki jabatan strategis diperusahaan berasal dari Jawa Timur atau pernah menempuh studi  di universitas yang ada di wilayah Timur Pulau Jawa.

Tengok saja posisi komisaris utama yang saat ini dijabat oleh Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, M.Sc. Sososk satu ini alumni S1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung tahun 1979 dan S2 Construction Management, Engineering Policy dari Washington University, St. Louis, Amerika Serikat tahun 1991. Tapi jangan lupa kalau pria ini kelahiran Tuban, Jawa Timur.

Sedangkan direktur utama diduduki oleh Ir. Kiswodarmawan. Sebelum menjabat direktur utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur dan almuni Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) sempat menjabat posisi direktur operasional PT PP (Persero) Tbk. Untuk jabatan  direktur keuangan dan risiko PT Adhi Karya (Persero) Tbk dipegang oleh  Ir. Supardi, MM. Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat ini ternyata almuni Teknik Sipil dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya.

Sebelum ada rotasi di jajaran direksi pada 2010 lalu ternyata beberapa posisi direktur sempat dipegang oleh para almuni Teknik Sipil dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya. Tanpa mengurangi kompetensi dan kemampuan para alumni salah satu universitas ternama di Jawa Timur sebenarnya termasuk luar biasa bisa berbarengan menduduki jabatan-jabatan strategis di salah satu perusahaan BUMN terkemuka yang sekaligus juga listing di lantai bursa.

Kompoisi kepemilikan saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk per 30 September 2011 adalah  Pemerintah Republik Indonesia sebanyak 918.680.000 lembar (52.28%), jajaran direksi (Ir.Supardi,MM dan  Ir. Teuku Bagus MN) sebanyak  850.000 lembar (0.05%), ABN Amro Bank N.V sebanyak 90.000.000 lembar ( 5.12%) dan  Publik (kurang dari 5 %) sebanyak 747.695.500 lembar (42.55%).

Dari kompoisi saham itulah pemerintah c.q Kementerian BUMN mempunyai hak untuk menentukan dan mengganti jajaran komisaris dan direksi di PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dalam hal ini biasanya lobi-lobi kekuatan politik masuk untuk memasang orang-orangnya. Sudah menjadi kebiasaan bila perusahaan BUMN terutama di sektor jasa konstruksi menjadi incaran para politisi untuk menaruh orang-orangnya ke dalam jajaran komisaris dan direksi.

Mengingat perusahaan BUMN sektor jasa konstruksi selalu menggarap proyek-proyek pemerintah yang jumlahnya sangat besar. Untuk sekelas PT Adhi Karya (Persero) Tbk biasanya mengerjakan proyek infrastuktur di atas Rp 10 milyar. Bila ada politisi terutama yang duduk sebagai anggota dewan di Senayan, dengan menggolkan nilai proyek sebesar itu minimal bisa mendapatkan fee sampai 5% atau Rp 500 juta.

Bila dilihat selama ini proyek-proyek yang digarap PT Adhi Karya (Persero) Tbk biasanya proyel pemerintah. Nah proyek pemerintah ini harus mendapat persetujuan dari DPR apalagi bila nilainya di atas Rp 10 milyar. Yang menarik pada saat proyek Hambalang, Sentul sedang dalam tender, posisi Anas Urbaingrum adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Yang bisa hilir mudik di DPR mencari proyek pemerintah tentunya paham bagaiman posisi ketua fraksi menjdai salah satu penentu gol tidaknya sebuah proyek. Semoga saja Anas Urbaningrum yang besar di Jawa Timur bukan menjadi cantolan jajaran komisaris atau direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang didominasi kelompok Jawa Timuran untuk mendapatkan proyek pemerintah. (leo)

Berita Terkait :

  1. Proyek Berjalur Politik (Menyorot PT Adhi Karya Persero Tbk 2)
  2. Menelisik Dugaan Aliran Rp 50 Milyar (Menyorot PT Adhi Karya Persero Tbk 1)
  3. Ngiler Atas Moncernya Perusahaan Plat Merah (Menyorot Bisnis Batubara 4)

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment